Ombudsman Selalkan Hukuman Push Up pada Siswi SDIT karena Nunggak SPP

Ombudsman Selalkan Hukuman Push Up pada Siswi SDIT karena Nunggak SPP

Ombudsman Selalkan Hukuman Push Up pada Siswi SDIT karena Nunggak SPP

Ombudsman Selalkan Hukuman Push Up pada Siswi SDIT karena Nunggak SPP

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya yang juga membawahi Bogor, Teguh P Nugroho menyayangkan hukuman push up bagi murid yang menunggak pembayaran  SPP. Menurut Ombudsman, hal itu menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tidak patuh terhadap hukum.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Disdik)  Kabupaten Bogor, Luthfie Syam yang diwawancara terpisah menegaskan, pihaknya tak membenarkan hukuman push up yang diberikan kepada anak yang menunggak SPP. Untuk itu, Disdik Kabupaten Bogor, akan memanggil Ketua Yayasan berserta Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Mujtama, Kecamatan Bojonggede.

Sebelumnya diberitakan, seorang murid perempuan berinisial GNS

mengaku mendapat hukuman dari pihak sekolah karena terlambat membayar SPP. Dia dihukum push up sebanyak 100 kali oleh pihak sekolah. Hal ini kemudian membuat GNS  trauma. Dia tidak mau kembali ke sekolah tersebut.

Peristiwa itu terjadi di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Mujtama yang berlokasi  di Bojonggede, Kabupaten Bogor (Renas, 30/1).

“Kekerasan yang terjadi di SDIT Bina Mujtama Bogor menunjukkan lembaga pendidikan tidak patuh hukum. Alih-alih melindungi anak yang masih di bawah umur, tenaga pengajar malah menghukum siswi GNS push up 100 kali karena belum membayar iuran sekolah,” ujar Teguh.

Selain itu, Yayasan Bina Mujtama juga dinilai mempraktikkan kekerasan

. “Tindakan yang dilakukan oleh pengajar di SDIT dengan memaksa siswa melakukan push up masuk dalam praktik kekerasan. Pihak sekolah harus bertanggung jawab, kepala Dinas Pendidikan juga harus ikut bertanggung jawab terkait dengan apa yang terjadi di SDIT Bina Mutjama Bogor, jangan ada lagi kekerasan dan tindak pelaku sesuai hukum,”ujarnya.

Melanjutkan keterangannya, Kadisdik  Kabupaten Bogor, Luthfie Syam menegaskan, jika memang terbukti adanya unsur kesengajaan dengan alasan seperti yang diadukan, Disdik akan merekomendasikan  pencopotan Kepala Sekolah kepada Yayasan.

Sekolah swasta,tambahnya, memang memiliki otoritas sendiri

mengenai pembiayaan. Namun, tidak sepatutnya diimbaskan kepada peserta didik.

“Dalam hal ini pemerintah sudah menyiapkan dana BOS, meskipun sekolah swasta boleh untuk menolaknya,” ucap Luthfie.

“Kami akan membantu Yayasan, untuk menjembatani kepala sekolah guna bertemu pihak keluarga, untuk melakukan kelarifikasi,” katanya.

 

Sumber :

https://www.kakakpintar.id/

Usman

    Comments are closed.