BEDA TETAP DAN TEMPORER

BEDA TETAP DAN TEMPORER

BEDA TETAP DAN TEMPORER

Table of Contents

BEDA TETAP DAN TEMPORER

BEDA TETAP DAN TEMPORER

BEDA TETAP DAN TEMPORER

Masalah pokok dalam Akuntansi sama dengan Pajak Penghasilan yaitu menentukan pendapatan (penghasilan) dan beban (biaya) untuk tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersil, masing-masing menggunakan pedoman yang berbeda. Sehingga, beban Pajak tangguhan disebabkan adanya aturan yang berbeda dalam penyusunan laporan keuangan.
Perbedaan dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :
1. Beda Tetap 
Beda tetap disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara Standar Akuntansi dan Peraturan Perpajakan yang bersifat permanen. Perbedaan ini akan mengakibatkan perbedaan besarnya laba bersih sebelum pajak dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak.
a. Beda Tetap Penghasilan
Peraturan perpajakan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 PPh  pasal 4 (3) menyebutkan terdapat penghasilan yang bukan merupakan objek PPh sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai Penghasilan dalam Laporan keuangan fiskal. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak diantaranya adalah :
a) Penghasilan yang bukan objek PPh
• Dividen yang diterima oleh PT sebagai WP DN, BUMN, BUMD serta Koperasi, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan/berkedudukan di Indonesia dengan syarat tertentu
• Penggantian/imbalan dalam bentuk natura
• Hibah, bantuan, sumbangan
• Iuran dan penghasilan tertentu dari dana pension
• Bunga obligasi dari reksadana
• Penghasilan lain yang termasuk kelompok bukan objek pajak sesuai UU PPh pasal 4 ayat (3)
b) Penghasilan yang dikenakan PPh final
• Bunga deposito/tabungan dan diskonto SBI
• Penghasilan obligasi yang tercatat pada bursa efek
• Penjualan saham di bursa efek
• Imbalan jasa kontruksi
• Persewaan tanah dan bangunan
• Pengalihan hak atas tanah /bangunan oleh yayasan/organisasi sejenis
• Hadiah undian, dan lain-lain

b. Beda Tetap Biaya
Pengeluaran yang menurut  SAK merupakan beban tetapi menurut undang-undang PPh Pasal 9 ayat (1) tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diantaranya adalah :
a) Pembagian  laba dengan  nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh Perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan Pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
c) Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman untuk seluruh pegawai dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
d) Bantuan/sumbangan
e) Sanksi administrasi perpajakan
f) Kerugian usaha dari luar negeri
g) Rugi karena penjualan/pengalihan aktiva dan/atau hak yang dimiliki yang tidak dipergunakan dalam kegiatan usaha dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
h) Biaya/pengurang lain yang tidak diperbolehkan menurut fiskal sesuai dengan UU PPh pasal 9 ayat (1)

c. Beda Tetap Yang Disebabkan Tidak Dipenuhi Syarat-Syarat Khusus
a) Biaya Perjalanan
Biaya perjalanan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya perjalanan pegawai perusahaan untuk kepentingan perusahaan yang dilengkapi dengan bukti-bukti sah, misal : surat tugas, tiket, kuitansi hotel atau bukti pembayaran ke biro perjalanan.
b) Biaya Promosi
Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya promosi yang didukung bukti pemasangan/pemuatan iklan, pembuatan barang-barang promosi dll. Biaya promosi harus dibedakan dengan sumbangan.
c) Biaya Entertainment
Biaya entertainment yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya entertainment yang benar-benar dikeluarkan (formal) ada hubungannya dengan kegiatan usaha wajib pajak dan dibuatkan daftar nominatif (dilampirkan di SPT Tahunan PPh).
d) Biaya Penelitian Dan Pengembangan
Biaya penelitian dan pengembangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah hanya biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
e) Kerugian Piutang
Selain Bank dan SGU, Piutang yang dapat dihapuskan adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan dibuatkan daftar nominatif (dilampirkan di SPT Tahunan PPh)

 

Sumber : https://ekonomija.org/

Usman

    Comments are closed.