Archive October 2019

Disdik Minta Kepala Sekolah Data Ulang Penerima BSM

Disdik Minta Kepala Sekolah Data Ulang Penerima BSM

Disdik Minta Kepala Sekolah Data Ulang Penerima BSM

Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan (Kasubag Renlap) Disdik Kota Bogor Jajang Koswara

mengumpulkan seluruh kepala sekolah SMK swasta se-Kota Bogor, kemarin. Bertempat di Aula SMK PGRI 2 Jalan Pajajaran Kota Bogor, pertemuan itu guna membahas Bantuan Siswa Miskin (BSM). Jajang meminta para kepala sekolah kembali mendata siswanya yang tidak mampu dan diutamakan sebagai warga Kota Bogor supaya terjaring dalam program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Program BSM adalah Program Nasional yang bertujuan agar siswa miskin bisa berpartisipasi

untuk bersekolah dan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak serta mencegah agar mereka tidak putus sekolah.

”Pada intinya program BSM ini untuk menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun bahkan hingga tingkat menengah atas serta membantu kelancaran program sekolah.”ungkapnya

Melalui program BSM ini tambah Jajang pada tahun 2018 ini pihaknya sudah menjaring 1.800 siswa

yang mendapat BSM. Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi (beasiswa) mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa.

”Program BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota miskin dan terpencil serta pada kelompok marjinal.” pungkasnya.

 

Baca Juga :

Terapkan PHBS Lewat Kantin Sehat

Terapkan PHBS Lewat Kantin Sehat

Terapkan PHBS Lewat Kantin Sehat

Berbagai upaya dilakukan SMK Citra Pariwisata Bogor untuk menciptakan sekolah sehat di lingkungan

sekola hanya . Salah satunya dengan memastikan kantin yang ada di sekolahan selalu menjaga kehigienisan dan kebersihan makanan yang tersedia. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala SMK Citra Pariwisata, Sutisna.

Menurutnya, untuk menunjang Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) pihaknya melakukan dengan kantin bersih, dimana makanan yang tersedia untuk jajanan siswa pihaknya pastikan aman dikonsumsi. “Siswa tidak harus takut, karena kami selalu mengawasi makanan tersebut agar tidak menggunakan zat pewarna maupun pengawet,” kata Sutisna.

Tak hanya itu, ia menjelaskan, pihaknya berulang kali terus menyampaikan kepada pihak kantin

untuk tidak menjajakan makanan yang mengandung bahan pewarna ataupun pengawet. Serta, selalu menjaga kebersihan area kantin, karena kebersihan itu sebagian dari iman. “Tujuannya, jika siswa mengkonsumsi makanan yang bersih dan bergizi maka pola pikir akan menjadi lebih kreatif dan cerdas, sehingga bisa menorehkan prestasi yang bisa membanggakan pihak sekolah dan orang tua,” ucapnya.

Disisi lain, Sutisna menambahkan, dalam upaya menciptakan Sekolah yang sehat, kebersihan merupakan hal

paling penting yang diperhatikan oleh pihaknya. Mulai dari kebersihan berpakaian, kuku, rambut, melaksanakan piket kelas secara bergiliran dan selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. “Saya ingin lingkungan sekolah itu bersih, jika sudah bersih maka akan tercipta keindahan, kemudian siswa menjadi nyaman berada di lingkungan sekolah lalu menunjang proses belajar mengajar menjadi lebih baik,” ujarnya.

 

Sumber :

https://rollingstone.co.id/

Hore… Dana BOS Kota Bogor Naik

Hore… Dana BOS Kota Bogor Naik

Hore… Dana BOS Kota Bogor Naik

Guru TK, SD, SMP Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bogor dilarang menerima honor

dari kegiatan yang dibiayai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Bogor. Sebab, mereka telah menerima gaji, sertifikasi dan tunjangan. Tapi, bila guru tersebut non-PNS, selain menerima honor, boleh juga menerima honor kegiatan lainnya secara nontunai.

”Ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2019. Intinya, tahun depan yang boleh

menerima honor kegiatan dari BOS Kota adalah non-PNS. Itu pun diterima secara non-tunai. Kalau transport boleh diterima secara tunai, bila guru PNS mengikuti kegiatan di luar kota,” ujar Tim BOS APBD Kota Bogor, Jajang Koswara, usai sosialisasi perubahan anggaran BOS Kota Bogor 2019 di SDN Otista, Kelurahan Baranangsiang, kemarin.

Jajang menjelaskan, dana BOS Kota Bogor pada 2019 rencananya mengalami kenaikan.

Untuk tingkat SD dari Rp323.000 menjadi Rp358.000 per tahun per siswa. Sedangkan SMP, dari Rp400.000 menjadi Rp403.500 per siswa per tahun. ”Saya ingin tiap siswa SD menerima Rp250.000 per bulan supaya tidak ada lagi pungutan pada peserta didik. Tapi karena keterbatasan anggaran, nilai tersebut belum bisa terwujud,” terang pria yang juga kepala Subbagian Perencanaan Pelaporan Disdik Kota Bogor itu.

 

Sumber :

https://voi.co.id/

Layanan Context Aware dan Event-Based

Layanan Context Aware dan Event-Based

Layanan Context Aware dan Event-Based

Di dalam ilmu komputer menyatakan bahwa perangkat komputer memiliki kepekaan dan dapat bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya berdasarkan informasi dan aturan-aturan tertentu yang tersimpan di dalam perangkat. Gagasan inilah yang diperkenalkan oleh Schilit pada tahun 1994 dengan istilah context-awareness. Context – awareness adalah kemampuan layanan network untuk mengetahui berbagai konteks, yaitu kumpulan parameter yang relevan dari pengguna (user) dan penggunaan network itu, serta memberikan layanan yang sesuai dengan parameter-parameter itu.

Beberapa konteks yang dapat digunakan antara lain lokasi user, data dasar user, berbagai preferensi user, jenis dan kemampuan terminal yang digunakan user. Sebagai contoh : ketika seorang user sedang mengadakan rapat, maka context-aware mobile phone yang dimiliki user akan langsung menyimpulkan bahwa user sedang mengadakan rapat dan akan menolak seluruh panggilan telepon yang tidak penting. Dan untuk saat ini, konteks location awareness dan activity recognition yang merupakan bagian dari context-awareness menjadi pembahasan utama di bidang penelitian ilmu komputer.

Tiga hal yang menjadi perhatian sistem context-aware menurut Albrecht Schmidt, yaitu:

Baca Juga :

Layanan Telematika di bidang Keamanan

Layanan Telematika di bidang Keamanan

Layanan Telematika di bidang Keamanan

Layanan telemaatika juga dimanfaatkan pada sektor– sektor keamanan seperti yang sudah dijalankan oleh Polda Jatim yang memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan keamanan terhadap masyarakat. Kira-kira sejak 2007 lalu, membuka layanan pengaduan atau laporan dari masyarakat melalui SMS dengan kode akses 1120. Selain itu juga telah dilaksanakan sistem online untuk pelayanan di bidang Lalu Lintas. Polda Jatim memiliki website di http://www.jatim.polri.go.id, untuk bisa melayani masyarakat melalui internet. Hingga kini masih terus dikembangkan agar dapat secara maksimal melayani masyarakat.

Bahkan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polda Jatim sudah banyak memanfaatkan fasilitas website ini dan sangat bermanfaat dalam menangani kasus-kasus yang sedang terjadi dan lebih mudah dalam memantau setiap perkembangan kasus atau laporan, baik laporan dari masyarakat maupun laporan internal untuk Polda Jatim sendiri. Bukan hanya penanganan kasus kejahatan semata, tapi juga termasuk laporan terkait lalu lintas, intelijen, tindak pidana ringan (tipiring) di masyarakat, pengamanan untuk pemilu, termasuk laporan bencana alam. Masyarakat juga bisa menyampaikan uneg-uneg atau opini mengenai perilaku dan layanan dari aparat kepolisian melalui email atau website . Semoga saja daerah– daerah lainnya yang tersebar diseluruh Indonesia dapat memanfaatkan teknologi telematika seperti halnya Polda Jatim agar terciptanya negara Indonesia yang aman serta disiplin. Indonesia perlu menciptakan suatu lingkungan legislasi dan peraturan perundang-undangan.Upaya ini mencakup perumusan produk-produk hukum baru di bidang telematika (cyber law) yang mengatur keabsahan dokumen elektronik, tanda tangan digital, pembayaran secara elektronik, otoritas sertifikasi, kerahasiaan, dan keamanan pemakai layanan pemakai layanan jaringan informasi. Di samping itu, diperlukan pula penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada, seperti mengatur HKI, perpajakan dan bea cukai, persaingan usaha, perlindungan konsumen, tindakan pidana, dan penyelesaian sengketa. Pembaruan perauran perundang-udangan tersebut dibutuhkan untuk memberikan arah yang jelas, transparan, objektif, tidak diskriminatif, proporsional, fleksibel, serta selaras dengan dunia internasional dan tidak bias pada teknologi tertentu. Pembaruan itu juga diperlukan untuk membentuk ketahanan dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman dan kejahatan baru yang timbul sejalan dengan perkembangan telematika.

Sumber : https://earlraytomblin.com/

Layanan Telematika

Layanan Telematika

Layanan Telematika itu adalah Layanan dial up ke jaringan internet maupun semua jenis jaringan yang didasarkan pada sistem telekomunikasi untuk mengirimkan data. Layanan Telematika (dalam bhs.Inggris disebut juga Telematics Services) dewasa ini sudah banyak digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menunjang kebutuhan dan kenyamanan masyarakat.

Layanan Telematikanya digunakan dalam beberapa bidang, 4 diantaranya :

  1. Layanan Telematika di bidang Informasi

Penggunaan teknologi telematika dan aliran informasi harus selalu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pemberantasan kemiksinan dan kesenjangan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, teknologi telematika juga harus diarahkan untuk menjembatani kesenjangan politik dan budaya serta meningkatkan keharmonisan di kalangan masyarakat. Contohnya ada pada Wartel dan Warnet.

Wartel dan Warnet memainkan peranan penting dalam masyarakat. Warung Telekomunikasi dan Warung Internet ini secara berkelanjutan memperluas jangkauan pelayanan telepon dan internet, baik di daerah kota maupun desa, bagi pelanggan yang tidak memiliki akses sendiri di tempat tinggal atau di tempat kerjanya. Oleh karena itu langkah-langkah lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan jangkauan dan kandungan informasi pelayanan publik, memperluas pelayanan kesehatan dan pendidikan, mengembangkan sentra-sentra pelayanan masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta menyediakan layanan “e-commerce” bagi usaha kecil dan menengah, sangat diperlukan. Dengan demikian akan terbentuk balai-balai Informasi. Untuk melayani lokasi- lokasi yang tidak terjangkau oleh masyarakat.

Sumber : https://cloudsoftwareprogram.org/

 

Mendikbud Minta Teror di MPLS Disetop

Mendikbud Minta Teror di MPLS Disetop

Mendikbud Minta Teror di MPLS Disetop

Men­dikbud Muhadjir Effendy meminta tidak ada perpe­loncoan dalam kegiatan MPLS

alias Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Untuk memastikan tak ada tindak kekerasan selama MPLS terhadap peserta didik, Mu­hadjir selama dua hari mela­kukan inspeksi mendadak (sidak).

”Kami sangat menyayang­kan bahwa sudah berpuluh-puluh kali disampaikan untuk tidak melaksanakan praktik-praktik kekerasan, perpeloncoan di masa-ma­sa PLS,” ujarnya. Menurut Muhadjir, MPLS harus men­gutamakan karakter kasih sayang untuk mengenalkan nilai-nilai, program dan aktivitas yang akan berlangsung selama mereka bersekolah. ”Adik-adiknya itu supaya kerasan dan nyaman di sekolah yang baru, jangan malah dibikin teror-teror selama MPLS,” katanya.

Terhadap temuan tindak kekerasan, Mu­hadjir berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut

. ”Po­koknya setiap kejadian akan kami cermati, kalau ada mal praktik tentu akan diurus se­cara kode etik guru. Kalau sam­pai pidana itu urusannya ke aparat,” terangnya.

Selanjutnya apabila tindak ke­kerasan bersumber dari akibat pengelolaan sekolah yang kurang baik, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui dewan etik. Kalau itu akibat dari pengelolaan sekolah, kaitannya dengan pelang­garan disiplin keprofesian dan itu penyelesaiannya di dewan etik. Lalu jika tindak kekerasan terma­suk kategori pidana, maka penye­lesaiannya melalui jalur hukum.

”Akan kami lihat sesuai perun­dang-undangan yang berlaku. Siapa pun orang dan anakny

a tidak boleh merampas haknya untuk berseko­lah,” tandas Menteri Muhadjir

 

Baca Juga :

22 SMA se-Bogor Raya Adu Ketangkasan Baris-berbaris

22 SMA se-Bogor Raya Adu Ketangkasan Baris-berbaris

22 SMA se-Bogor Raya Adu Ketangkasan Baris-berbaris

Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Bogor kembali menggelar Lomba Ketangkasan Baris Berbaris

(LKBB) Bogor Open 28. Acara tersebut diikuti puluhan peserta dari berbagai tingkatan, di antaranya 8 sekolah tingkat SD, 22 sekolah tingkat SMP serta 22 tingkat SMA se-Bogor Raya.

KETUA PPI Kota Bogor, Te­guh Rahman Hakim, menje­laskan, untuk babak penyisi­han berlangsung di Hall A Indoor GOR Pajajaran, Keca­matan Tanahsareal, Kota Bo­gor, selama dua hari yakni 13-14 Juli 2019. Namun dari ketiga tingkat sekolah, khu­sus SD, selesai dilaksanakan. Sedangkan tingkat SMP dan SMA akan memasuki grand final pada 20-21 Juli 2019.

LKBB tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kali ini, PPI Kota Bogor tak hanya menggelar LKBB,

me­lainkan ada tambahan Lom­ba Cerdas Cermat hingga Lomba Modern Dance dari tingkat SMP dan SMA. Ada 12 sekolah yang telah lolos LKBB ke grand final, baik ting­kat SMP maupun SMA. Untuk Cerdas Cermat akan dilaks­anakan pada 20 Juli di Lippo Keboen Raya. Sedangkan LKBB dan Modern Dance pada 21 Juli di Hall A Indoor GOR Pajajaran.

“Adapun 12 sekolah yang lolos ke grand final di antara­nya tingkat SMPN 13 Bogor, SMPN 4 Bogor, SMPN 19 Bo­gor, MTsN Bogor, SMPN 9 Bogor dan SMP PGRI 6 Bogor. Sedangkan tingkat SMA ya­kni SMA Rimba Madya, SMAN 3 Bogor, SMKN 3 Bogor, SMAN 6 Bogor, SMAN 2 Bogor dan SMAN 7 Bogor,” bebernya.

Melalui kegiatan ini, Teguh berharap bisa membangkitkan semangat jiwa kompetisi ba­hwa kegiatan positif

harus dilakukan pelajar Kota Bogor. “Ke depan Festival Pelajar Bogor ini bisa menjadi wadah seluruh ekstrakurikuler di Kota Bogor agar adik-adik bisa mengekspresi diri, bisa berkompetisi dengan sehat, sehingga kegiatan negatif se­perti tawuran bisa terhindari,” imbuhnya.

Masih menurut Teguh, PPI juga mengadakan pelatihan untuk tingkat SD, SMP mau­pun SMA sebagai calon ang­gota paskibraka. “Terakhir saat penutupan kita akan men­gundang beberapa guest star, salah satunya Gamaliel Audrey Cantika (GAC) serta pengisi acara lainnya,” pungkasnya.

 

Sumber :

https://www.surveymonkey.com/r/3XKR6YR

Komisi III Usulkan Penambahan RKB

Komisi III Usulkan Penambahan RKB

Komisi III Usulkan Penambahan RKB

Komisi III DPRD Kota Bogor, Eka Ward­hana, mengusulkan agar Pe­merintah Kota (Pemkot)

Bogor mengajukan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) ke­timbang menambah bangunan sekolah baru. Hal ini sebagai solusi pascakisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), di mana banyak siswa yang gagal masuk sekolah negeri.

Jika dihitung-hitung, untuk memenuhi kebutuhan lulusan SD, Kota Bogor sedikitnya mem­butuhkan penambahan 30 hingga 40 gedung SMP baru. Hal itu tidak efektif lantaran akan berbenturan dengan ke­tersediaan lahan.

“Kalau konsepnya penamba­han gedung baru, saya jadi bingung, mau dibangun di mana

, lahannya ada tidak, ke­mudian berapa besar biaya yang harus kita dikeluarkan, itu kan luar biasa dan tidak mudah,” katanya.

Eka mencontohkan jika ada sekolah yang bangunannya hanya dua lantai, pihaknya akan mencoba menambahkan men­jadi tiga atau empat lantai. ”Dengan penambahan ruang belajar tersebut, otomatis kuota penerimaan siswa baru akan bertambah,” tuturnya. Ia menilai jika cara itu efektif un­tuk mengantisipasi permasa­lahan zonasi pada tahun men­datang.

“Disdik tinggal menginven­tarisasi aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di bawah kendali Dinas Pendidikan

yang sudah tidak terpakai lagi. Mis­alnya sekolah yang digabung­kan atau marger atau sekolah yang ada, tapi bangunannya masih kecil, ya kita usulkan untuk ditingkatkan,” jelasnya. Sebagai bentuk keseriusan, pihaknya juga akan mening­katkan sarana dan prasarana pendidikan untuk anggaran 2020.

“Saya akan mengharamkan pembelian kendaraan dinas baru, karena kurang bermanfaat. Sementara kita masih banyak kebutuhan lain yang mendesak,” tuturnya. Salah satunya penam­bahan RKB. Mengingat banyak potensi masyarakat Kota Bogor yang hilang karena tak bisa bersekolah di kotanya sendiri.

“Sistem zonasi itu kan program pemerintah pusat, kita di dae­rah harus mengimplementa­sikan program itu dengan meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, meningkat­kan kualitas guru, terutama guru guru honor. Jadi, ke depan program pendidikan di Kota Bogor bisa berjalan dengan baik dan kesejahteraan guru guru­nya bisa terlayani,” katanya.

 

Sumber :

https://www.surveymonkey.com/r/3R25WYF

Web Developers

Web Developers

Web Developers

Job Descriptions:
1. Mendesain, membangun, atau memelihara situs web, menggunakan authoring atau bahasa scripting, alat penciptaan konten, alat manajemen, dan media digital.
2. Meakukan atau update situs web langsung.
3. Menulis, desain, atau mengedit konten halaman web, atau yang lain langsung memproduksi konten.
4. Berunding dengan tim manajemen atau pengembangan untuk memprioritaskan kebutuhan, menyelesaikan konflik, mengembangkan kriteria konten, atau memilih solusi.
5. Back-up file dari situs web untuk direktori lokal untuk pemulihan instan dalam kasus masalah.
6. Mengidentifikasi masalah yang ditemukan oleh umpan balik pengujian atau pelanggan, dan memperbaiki masalah masalah atau merujuk pada personalia yang tepat untuk koreksi.
7. Evaluasi kode untuk memastikan bahwa itu adalah sah, benar terstruktur, memenuhi standar industri dan kompatibel dengan browser, perangkat, atau sistem operasi.
8. Menjaga pemahaman teknologi web saat ini atau praktek pemrograman melalui melanjutkan pendidikan, membaca, atau partisipasi dalam konferensi profesional, workshop, atau kelompok.
9. Menganalisis kebutuhan pengguna untuk menentukan persyaratan teknis.
10. Mengembangkan atau memvalidasi tes routine dan jadwal untuk memastikan bahwa uji kasus meniru antarmuka eksternal dan alamat semua jenis browser dan perangkat.